peran-nu-membangun-bangsa

NU beberapa kali terlibat dan menjadi peserta pemilihan umum (pemilu), namun kemudian menegaskan diri kembali ke khitah 1926 pada tahun 1984.
Nahdlatul Ulama (NU),memiliki peran penting dalam membangun bangsa ini. Sejak berdiri pada 31 Januari 1926 atau (16 Rajab 1344 H), sejumlah tokoh NU telah terlibat dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Beberapa tahun sebelum


berdirinya, para ulama yang mendirikan NU, seperti KH Hasyim Asy’ari, KH Wahab Hasbullah, KH Bisri Syansuri, dan KH Mustafa Bisri, terlibat aktif dalam berbagai forum dialog ulama di Indonesia ataupun menyikapi sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Arab Saudi.
Sesungguhnya, banyak hal yang menyebabkan perlunya didirikan organisasi ini. Satu hal penting adalah keprihatinan ulama terhadap kondisi masyarakat Indonesia yang terbelakang, baik secara mental maupun sosial ekonomi hingga persoalan kebangsaan dan keagamaan.
Sebagai sebuah bangsa yang masih terjajah saat itu, bangsa Indonesia mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan.
Anak-anak petani, nelayan, dan masyarakat kecil lainnya tak bisa mengenyam pendidikan formal sebagaimana layaknya anak pejabat dan priyayi. Mereka menjadi `miskin’ secara intelektual dan ekonomi. Dengan kondisi yang serbamiskin itu, semangat persatuan dan kesatuan untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah Belanda laksana pungguk merindukan bulan.
Berbagai hal itulah yang akhirnya mendorong para cendekiawan dan kaum terpelajar Indonesia untuk bangkit dan memperjuangkan martabat bangsa Indonesia.
Gerakan kebangkitan bangsa ini muncul pertama kali tahun 1908 dengan berdirinya Budi Utomo dan dikenal dengan sebutan gerakan Kebangkitan Nasional. Setelah itu, semangat kebangkitan semakin membara, bahkan menular ke sejumlah daerah di Indonesia. Semua gerakan itu dilatarbelakangi oleh kesadaran bersama untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Indonesia dan lepas dari segala bentuk penjajahan serta ketertinggalan dalam berbagai bidang.
Perjuangan untuk merebut kemerdekaan ini didukung penuh oleh kalangan tokoh-tokoh pesantren yang notabene sejak lama gigih melawan kolonialisme. Berbagai organisasi baru dibentuk, seperti Nahdlatul Wathan (kebangkitan tanah air) tahun 1916.
Setelah itu, organisasi serupa terus bermunculan, mulai dari Tashwirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri yang artinya kebangkitan pemikiran tahun 1918. Organisasi ini menjadi wahana pendidikan sosial, politik, dan keagamaan kaum santri.
Tak lama kemudian, muncul Nahdlatut Tujjar (pergerakan atau kebangkitan para saudagar/pengusaha). Organisasi ini berfungsi sebagai basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Alhasil, dengan adanya organisasi tersebut, Taswirul Afkar, selain tampil sebagai kelompok studi, juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota.
Organisasi keagamaan inilah yang akhirnya melahirkan organisasi ulama yang bernama Nahdlatul Ulama (NU). Satu hal lain yang turut mendasari berdirinya NU adalah upaya dari kalangan pesantren untuk menjaga dan memelihara peninggalan-peninggalan sejarah Islam ataupun pra-Islam.
Sebuah paham dan gerakan keagamaan di Timur Tengah (Makkah), yaitu Wahabi, berkembang pesat dan mulai memasuki paham keagamaan di Indonesia. Saat itu, Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal, yakni Mazhab Wahabi di Makkah. Paham Wahabi bermaksud menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam ataupun pra-Islam yang selama ini banyak diziarahi masyarakat Muslim. Ziarah terhadap hal-hal berbau mistik itu dianggap sebagai sesuatu yang baru dan dapat merusak Islam (bid’ah).
Gagasan Raja Ibnu Saud ini menimbulkan polemik di masyarakat Indonesia. Kalangan pesantren yang selama ini banyak membela semangat keragaman dan pelestarian nilainilai sejarah menolak pembatasan bermazhab, apalagi penghancuran terhadap warisan peradaban. Karena itu, tokoh-tokoh pesantren keluar dari keanggotaan Kongres Al-Islam di Yogyakarta tahun 1925. Mereka kemudian membentuk delegasi baru bernama Komite Hijaz yang dikomandoi oleh KH Wahab Hasbullah. Komite Hijaz ini dengan gigih bertekad menciptakan kebebasan bermazhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban. Mereka menentang secara terang-terangan gagasan tersebut. Gagasan ini bahkan didukung oleh umat Islam hampir seluruh penjuru di dunia. Karena upaya ini, akhirnya Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya.
Itulah awal mula upaya yang dilakukan kalangan pesantren yang dalam hal ini diwakili oleh Komite Hijaz untuk memperjuangkan kebebasan dalam bermazhab dan melestarikan warisan peradaban itu. Kini, seluruh umat Islam di dunia turut menikmati dan menyaksikan warisan peradaban Islam. Dan, masyarakat Muslim kini pun bebas melaksanakan ibadah di Tanah Suci (Makkah) sesuai dengan mazhab masing-masing.
Dari pengalaman tersebut, kaum terpelajar Indonesia yang berasal dari pesantren merasa perlu membentuk sebuah organisasi yang lebih sistematis dan terstruktur. Organisasi tersebut dibentuk untuk mengantisipasi perkembangan zaman.
Kemudian, dilakukanlah koordinasi dengan sejumlah kiai sehingga menghasilkan kesepakatan dengan membentuk organisasi Nahdlatul Ulama (NU) pada 31 Januari 1926.
KH Hasyim Asy’ari sebagai rais akbar memberikan ketegasan prisip dasar organisasi ini dalam sebuah kitab Qanun Asasi (prinsip dasar) yang dilanjutkan dengan kitab I’tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Pada akhirnya, kedua kitab tersebut diejawantahkan dalam Khitah NU. Dan, hingga kini menjadi dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak pada bidang sosial, keagamaan, dan politik.
Sejak kitab tersebut dikeluarkan, NU menganut paham Ahlussunah Wal Jamaah. Paham tersebut mengajarkan pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrem aqli (rasionalis) dan kaum ekstrem naqli (skripturalis).
Mereka mengadopsi pola pikir tokoh-tokoh terdahulu.
Misalnya, dalam bidang teologi, Abu Hasan Al-Asy’ari dan Abu Mansur Al-Maturidi; dalam bidang fikih, Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali; dan dalam bidang tasawuf, adanya pengembangan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi yang mengintegrasikan antara tasawuf dan syariat.
Tahun 1984 merupakan salah satu momentum penting bagi penafsiran kembali ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah untuk merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih maupun sosial, serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Sebab, pada tahun ini, muncul gagasan kembali ke khitah. Gerakan tersebut berhasil membangkitkan kembali gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU. Sejarah Berdirinya NU DAN PERANNYA MEMBANGUN BANGSA 1916: Berdirinya Nahdlatul Wathan (kebangkitan tanah air).
Organisasi ini secara tegas melawan penjajah.
1918: Berdiri Tahswirul Afkar atau Nahdlatul Fikri (pergerakan pemikiran) untuk menghilangkan kebodohan masyarakat akibat penjajahan.
1920: Berdiri Nahdlatut Tujjar atau pergerakan kaum pedagang untuk memajukan ekonomi bangsa.
1925: Berdiri Komite Hijaz sebagai organisasi baru kaum pesantren untuk bertemu dengan Raja Ibnu Saud di Arab Saudi. Organisasi ini berdiri karena Pemerintah Arab Saudi menginginkan gerakan antimazhab dan menganut paham Wahab. Karuan saja, kebijakan itu ditentang oleh KH Wahab Hasbullah dan ulama pesantren lainnya.
1926: Tepat pada 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 H, Nahdlatul Ulama didirikan.
1952: Keluar dari Masyumi karena dianggap tidak sejalan dengan paham politik NU.
1955: Ikut pemilu dan meraih suara 45 kursi DPR dan 91 kursi Konstituante.
1973: Berfusi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 5 Januari 1973. Di PPP ini, NU bergabung hingga Pemilu 1977 sampai 1982.
1984: NU kembali ke Khitah 1926 dan tidak terlibat lagi dalam organisasi politik.
1998: Membidani kelahiran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
1999: Mengantarkan kadernya menjadi presiden RI ke-4, yakni KH Abdurrahman Wahid.
2004: Muktamar ke-31 di Boyolali.
Beberapa pengurus NU mengalami kecelakaan pesawat terbang hingga akhirnya wafat. Salah satunya adalah KH Yusuf Muhammad (Jember).
2010: Muktamar ke-32 di Makassar pada 22-28 Maret 2010. DIGILIB.PETRA.AC.ID
Kavrella’sword
http://republika.pressmart.com/RP/RP/2010/03/21/ArticleHtmls/21_03_2010_101_002.shtml?Mode=1#